Semua panduan

Batas honorarium notaris menurut UU Jabatan Notaris dan PPAT menurut PP 24/2016, akta yang dibutuhkan untuk waris, wasiat, dan hibah tanah, serta biaya lain di luar honorarium.

Cara menghitung BPHTB atas tanah dan rumah yang diterima karena waris, hibah wasiat, atau hibah biasa, perbedaan NPOPTKP, pengurangan dari pemda, dan kapan harus dibayar.

Kelompok ahli waris, penghalang mewaris, bagian anak, pasangan, dan orang tua, ahli waris pengganti, wasiat wajibah, serta peran Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam.

Cara kerja hukum waris perdata Barat bagi keluarga non-Muslim di Indonesia, dari golongan I sampai IV, bagian mutlak anak, wasiat, hingga menerima atau menolak warisan.

Panduan utama memilih sistem waris yang berlaku di Indonesia, urutan mengurus harta peninggalan, dokumen, pengadilan yang berwenang, serta komponen biaya dan pajaknya.

Dasar UU PPh Pasal 4 ayat 3 untuk warisan dan hibah, syarat hibah keluarga sedarah, warisan belum terbagi sebagai subjek pajak, surat keterangan bebas tanah, dan pelaporan di SPT.

Enam bentuk bukti ahli waris menurut aturan pendaftaran tanah, peran lurah dan camat, notaris, Balai Harta Peninggalan, dan pengadilan, serta cara memilih dokumen yang tepat.

Urutan mendaftarkan peralihan hak karena pewarisan di kantor pertanahan, dokumen, pajak, rumus PNBP, akta pembagian hak bersama, dan masalah sertifikat atas nama kakek-nenek.

Cara menghitung bagian istri, ibu, ayah, dan anak menurut Kompilasi Hukum Islam, termasuk kasus aul, pewaris tanpa anak, dan cucu sebagai ahli waris pengganti, dengan angka rupiah.

Contoh angka pembagian waris menurut KUHPerdata untuk pasangan dan anak, orang tua dan saudara, serta cara menghitung legitieme portie dan pengurangan wasiat atau hibah.

Aturan UU 1/1974 Pasal 35–37 dan KHI tentang harta bersama, harta bawaan, hadiah, warisan, dan utang bersama, cara membuktikan asal harta, serta contoh hitungan saat cerai dan meninggal.

Cara ahli waris mencairkan tabungan dan deposito almarhum, santunan JKM dan saldo JHT, manfaat Taspen bagi ASN, serta klaim asuransi jiwa, lengkap dengan dokumen dan urutan penerima.

Urutan aman mengurus harta peninggalan di Indonesia, dari akta kematian, inventaris harta dan utang, bukti ahli waris, pajak, sampai pembagian dan balik nama, dengan contoh keluarga.

Syarat wasiat dan hibah menurut KHI dan KUHPerdata, batas 1/3, wasiat kepada ahli waris, hibah orang tua kepada anak, akta hibah tanah, Daftar Pusat Wasiat, dan perbandingan pilihannya.

Hak atas bantuan hukum cuma-cuma menurut UU 16/2011, Posbakum, prodeo, dan sidang di luar gedung pengadilan untuk perkara waris dan cerai, plus dokumen yang perlu disiapkan.

Pola kesalahan yang sering membuat urusan waris, hibah, harta gono-gini, dan nafkah anak berakhir di pengadilan, beserta langkah pencegahan dan sumber resmi untuk memeriksa.

Kewajiban ayah atas biaya anak menurut UU 1/1974 dan KHI, hak asuh anak di bawah 12 tahun, nafkah iddah dan mut'ah, contoh menghitung tuntutan, ketentuan PNS, dan cara menagih bila tidak dibayar.

Kapan keluarga Muslim memerlukan penetapan ahli waris, cara mengajukan permohonan lewat PTSP atau e-Court, dokumen dan saksi, komponen panjar biaya, serta bedanya dengan gugatan waris.

Proses perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, alasan cerai menurut PP 9/1975 dan KHI, syarat pisah tempat tinggal, komponen biaya, akta cerai, dan cara menuntut harta bersama.

Apa yang berubah sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, isi perjanjian pisah harta, cara membuat dan mencatatkannya, perlindungan kreditur, dan pentingnya bagi kawin campur dan pemilikan tanah.

Langkah menyelesaikan sengketa harta warisan di Indonesia, dari musyawarah dan somasi, mediasi wajib di pengadilan, isi gugatan pembagian, sita, biaya, hingga eksekusi putusan.