Hukum waris di Indonesia: KHI, KUHPerdata, atau adat — mana yang berlaku dan berapa biayanya

Di Indonesia tidak ada satu undang-undang waris nasional. Ada tiga sistem yang berjalan berdampingan: hukum waris Islam sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI, disebarluaskan lewat Inpres 1/1991) bagi pewaris yang beragama Islam, KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang umumnya dipakai keluarga bukan Muslim, dan hukum adat yang masih hidup di banyak daerah. Sistem mana yang dipakai menentukan siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, dokumen apa yang diminta, dan pengadilan mana yang berwenang bila terjadi sengketa. Biayanya terdiri dari dokumen keterangan waris, BPHTB (pajak daerah) bila ada tanah atau rumah, biaya pendaftaran di kantor pertanahan, dan jasa notaris/PPAT atau biaya perkara bila diperlukan. Warisan sendiri bukan objek PPh.

Panduan ini adalah pintu masuk kategori Sistem Hukum, Biaya & Aturan 2026. Setiap bagian menautkan rincian yang lebih dalam.

Langkah 1: menentukan sistem hukum yang berlaku

Patokan yang paling sering dipakai adalah agama pewaris pada saat meninggal.

Keadaan pewaris	Sistem yang lazim dipakai	Forum bila bersengketa
Beragama Islam	Hukum waris Islam (KHI Buku II)	Pengadilan Agama (UU 3/2006 Pasal 49)
Bukan Muslim	KUHPerdata Buku II tentang pewarisan	Pengadilan Negeri
Masyarakat adat dengan harta pusaka	Hukum adat setempat, sering dipadukan dengan musyawarah	Lembaga adat lalu Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Agama bila pewaris Muslim

Sebelum 2006 orang Islam sering disebut memiliki "hak opsi" untuk memilih hukum waris. Perubahan UU Peradilan Agama lewat UU 3/2006 menegaskan bahwa perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama; penjelasan umumnya menyatakan pilihan hukum itu dihapus. Dalam praktik, para ahli waris yang sudah dewasa tetap boleh bersepakat membagi secara damai setelah masing-masing mengetahui bagiannya (KHI Pasal 183).

Rincian tiap sistem:

Hukum waris Islam menurut KHI — kelompok ahli waris, bagian tetap, ahli waris pengganti, wasiat wajibah.
Golongan ahli waris dan legitieme portie dalam KUHPerdata — empat golongan, bagian mutlak anak, menolak warisan.

Hukum adat secara singkat

Hukum adat waris mengikuti sistem kekerabatan. Gambaran umumnya:

Patrilineal (misalnya Batak, sebagian Bali): garis keturunan laki-laki menjadi penerus utama harta keluarga. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mengakui hak anak perempuan dan janda, sehingga praktik di pengadilan tidak selalu sama dengan adat murni.
Matrilineal (Minangkabau): harta pusaka tinggi milik kaum diwariskan menurut garis ibu dan tidak dibagi perorangan; harta pencaharian (pusaka rendah) lebih sering dibagi menurut hukum Islam.
Parental atau bilateral (banyak masyarakat Jawa, Sunda, dan lain-lain): anak laki-laki dan perempuan sama-sama mewaris; dikenal istilah seperti sigar semangka (bagian sama) atau sepikul segendongan (laki-laki dua, perempuan satu), tergantung daerah dan keluarga.

Karena adat jarang tertulis, bukti yang kuat adalah kesepakatan tertulis para ahli waris yang ditandatangani di hadapan saksi, tokoh adat, atau notaris. Untuk tanah, kantor pertanahan tetap meminta bukti ahli waris dalam bentuk yang diakui.

Langkah 2: urutan menghitung harta warisan

Apa pun sistemnya, urutan yang aman sama:

Pisahkan harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama (UU 1/1974 Pasal 35). Separuhnya milik pasangan yang hidup, bukan warisan. Lihat harta bersama dan harta bawaan.
Bayar biaya jenazah dan utang pewaris. Ahli waris tidak wajib menanggung utang melebihi harta peninggalan menurut KHI Pasal 175 ayat 2.
Laksanakan wasiat yang sah, maksimal sepertiga menurut KHI. Lihat wasiat dan hibah dengan batas sepertiga.
Bagi sisanya kepada ahli waris menurut sistem yang berlaku atau kesepakatan damai.

Contoh angka lengkap ada di contoh hitungan faraid dan contoh hitungan legitieme portie.

Langkah 3: dokumen yang diminta lembaga

Bank, BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan asuransi, dan kantor pertanahan meminta bukti siapa ahli warisnya. Bentuknya bisa surat pernyataan ahli waris yang diketahui lurah/kepala desa dan camat, akta keterangan hak mewaris dari notaris, surat keterangan dari Balai Harta Peninggalan, atau penetapan pengadilan. Siapa yang menerbitkan apa dijelaskan di surat keterangan waris dan siapa yang menerbitkannya. Bila lembaga meminta penetapan, bacalah penetapan ahli waris di Pengadilan Agama.

Langkah 4: komponen biaya dan pajak

Komponen	Kapan muncul	Dasar dan catatan
Akta kematian	Selalu	Layanan Dukcapil; umumnya tanpa biaya
Surat pernyataan ahli waris	Bila keluarga sepakat	Biaya meterai dan fotokopi; tanpa tarif resmi di kelurahan
Akta keterangan hak mewaris (notaris)	Bila diminta bank/BPN atau keluarga memilihnya	Honorarium dibatasi UU Jabatan Notaris; lihat biaya notaris dan PPAT
Penetapan pengadilan	Bila diminta atau ada keraguan	Panjar biaya perkara ditetapkan tiap pengadilan
PPh	Tidak terutang untuk warisan	Surat keterangan bebas tetap diurus; lihat PPh warisan dan hibah
BPHTB	Bila ada tanah/bangunan	Tarif perda maks 5%, NPOPTKP waris min Rp300 juta; lihat BPHTB waris dan hibah
PNBP kantor pertanahan	Saat balik nama	Tarif PP 128/2015; lihat balik nama sertifikat warisan

Contoh ilustratif biaya total. Rumah warisan bernilai pasar Rp1.000.000.000, NPOPTKP waris Rp300.000.000, tarif 5%: BPHTB Rp35.000.000. Ditambah PNBP pendaftaran (sekitar nilai tanah ÷ 1.000 menurut rumus PP 128/2015, misalnya Rp700.000 untuk tanah bernilai Rp700 juta, ditambah tarif pelayanan) dan jasa notaris/PPAT bila dipakai. Angka-angka ini ilustratif; tarif BPHTB dan pengurangannya berbeda per daerah.

Kapan perlu profesional

Ada ahli waris di bawah umur atau di bawah pengampuan.
Ada wasiat yang dipersoalkan, hibah besar semasa hidup, atau ahli waris yang tidak dikenal keluarga.
Ada ahli waris berbeda agama, anak angkat, atau anak dari perkawinan yang tidak tercatat.
Satu ahli waris menguasai harta dan menolak membagi — lihat sengketa waris.

Pola kesalahan yang paling sering terjadi dirangkum di kesalahan umum mengurus warisan dan perceraian. Bila biaya menjadi kendala, lihat bantuan hukum gratis untuk perkara keluarga.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah keluarga Muslim membagi warisan sama rata?

Boleh, bila semua ahli waris dewasa sepakat setelah mengetahui bagian masing-masing menurut KHI (Pasal 183). Tuangkan kesepakatan itu secara tertulis, sebaiknya dengan akta notaris, agar tidak dipersoalkan kemudian.

Apakah warisan harus segera dibagi?

Tidak ada batas waktu umum untuk membagi, tetapi menunda terlalu lama membuat masalah baru: ahli waris berikutnya meninggal, dokumen hilang, dan PBB menunggak. Pendaftaran peralihan hak tanah karena warisan juga wajib dilakukan.

Pengadilan mana yang berwenang bila pewaris Muslim tetapi ada ahli waris Kristen?

Perkara waris pewaris Muslim lazimnya diperiksa Pengadilan Agama. Menurut KHI, ahli waris harus beragama Islam, tetapi yurisprudensi Mahkamah Agung pernah memberikan wasiat wajibah kepada kerabat non-Muslim. Konsultasikan dengan advokat.

Apakah harta yang diberikan semasa hidup ikut dihitung?

Bisa. Dalam KHI, hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211). Dalam KUHPerdata, hibah tertentu diperhitungkan untuk menjaga legitieme portie.

Sumber resmi

JDIH BPK — teks UU 1/1974, UU 3/2006, UU 1/2022, dan peraturan pelaksananya
pasal.id — teks pasal KHI dan undang-undang per pasal
Badilag Mahkamah Agung — informasi Pengadilan Agama
Kementerian ATR/BPN — pendaftaran peralihan hak karena pewarisan
Direktorat Jenderal Pajak — pengecualian PPh atas warisan