Perbandingan sistem waris dan instrumen pengalihan harta di Indonesia
Hukum waris Islam, KUHPerdata, adat, wasiat, hibah, dan perjanjian perkawinan dibandingkan dari cara kerja, kecocokan, dan risikonya.
Tabel ini membandingkan sistem dan instrumen, bukan kantor notaris atau advokat tertentu. Baca dari kolom "Cara kerja" untuk memahami aturannya, lalu kolom "Perlu diwaspadai" untuk kesalahan yang paling sering memicu sengketa. Semua batas yang disebut bersumber dari peraturan yang dirujuk di kolom kedua; tarif daerah dan biaya jasa tidak dicantumkan karena berbeda per daerah.
Pilih judul kolom untuk mengurutkan.
| Sistem atau instrumen | Cara kerja dan dasar hukum | Cocok untuk | Perlu diwaspadai |
|---|---|---|---|
| Waris Islam (KHI) | Bagian tetap (furudh) dan ashabah; anak laki-laki : perempuan = 2 : 1 (KHI Pasal 176); forum Pengadilan Agama | Pewaris beragama Islam | Ahli waris pengganti (Pasal 185), hijab, aul dan radd; ahli waris non-Muslim tidak mewaris menurut KHI |
| Waris KUHPerdata | Empat golongan ahli waris; golongan terdekat menutup yang lebih jauh; suami atau istri disamakan dengan anak (Pasal 852a) | Pewaris bukan Muslim, termasuk banyak keluarga Tionghoa dan Kristen | Legitieme portie anak tidak bisa dihapus dengan wasiat; menolak warisan harus di kepaniteraan PN |
| Hukum adat | Bergantung pada sistem kekerabatan: patrilineal, matrilineal, atau parental; banyak yang dibagi dengan musyawarah | Tanah pusaka dan harta kerabat di daerah yang adatnya masih kuat | Harta pusaka tinggi (misalnya Minangkabau) tidak dibagi perorangan; bukti tertulis sering minim |
| Wasiat | KHI: lisan atau tertulis di hadapan dua saksi atau notaris, maksimal 1/3 (Pasal 195); KUHPerdata: olografis, umum, atau rahasia | Memberi bagian kepada bukan ahli waris, lembaga, atau anak angkat | Wasiat kepada ahli waris (KHI) perlu persetujuan semua ahli waris; wasiat bawah tangan mudah dipersoalkan |
| Hibah | Berlaku saat pemberi masih hidup; KHI: usia 21, dua saksi, maksimal 1/3 harta (Pasal 210); tanah wajib akta PPAT | Memberi rumah kepada anak atau pasangan semasa hidup | Hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211); BPHTB tetap terutang |
| Surat pernyataan ahli waris | Dibuat para ahli waris, disaksikan dua orang, diketahui lurah/kades dan camat | Keluarga tanpa sengketa, harta sederhana | Satu ahli waris terlewat membuat dokumen cacat; sebagian bank meminta akta notaris atau penetapan |
| Penetapan ahli waris Pengadilan Agama | Permohonan voluntair; hakim menetapkan siapa ahli waris dan, bila diminta, bagiannya | Bank atau kantor pertanahan meminta penetapan; ada ahli waris di luar negeri | Butuh waktu sidang; bila ada pihak yang membantah, perkara bisa beralih menjadi gugatan |
| Perjanjian perkawinan | Dapat dibuat sebelum, saat, atau selama perkawinan sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015; disahkan pencatat perkawinan atau notaris | Kawin campur, pengusaha, pasangan yang ingin pisah harta | Tidak boleh merugikan pihak ketiga; perjanjian yang tidak didaftarkan bisa tidak mengikat kreditur |
| Akta pembagian hak bersama (APHB) | Akta PPAT untuk membagi tanah warisan yang sudah atas nama bersama kepada satu atau beberapa ahli waris | Rumah warisan diambil satu anak dengan kompensasi | Bisa menimbulkan BPHTB dan PPh tambahan bila ada kompensasi; hitung sebelum menandatangani |
Batas 1/3 untuk wasiat dan hibah, pembagian 2 : 1, dan aturan harta bersama adalah aturan umum. Kesepakatan damai seluruh ahli waris yang sudah dewasa dapat menghasilkan pembagian lain (KHI Pasal 183). Periksa teks peraturan di JDIH BPK atau pasal.id, informasi perkara di Badilag Mahkamah Agung, dan tarif BPHTB di Bapenda kabupaten/kota setempat. Untuk keputusan atas tanah, ahli waris di bawah umur, atau wasiat yang dipersoalkan, konsultasikan dengan notaris, advokat, atau Pengadilan Agama.