Nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh setelah cerai: dasar hukum, cara menghitung, dan eksekusi

Setelah perceraian, ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; bila ayah nyata tidak mampu, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya itu (UU 1/1974 Pasal 41 huruf b). Bagi keluarga Muslim, KHI Pasal 105 menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, anak yang sudah mumayyiz dapat memilih, dan biaya pemeliharaan ditanggung ayah; Pasal 156 huruf d menyebut biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Istri yang dicerai juga dapat berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan mahar yang terutang (KHI Pasal 149). Besarnya tidak ditetapkan undang-undang dalam rupiah; hakim menilai kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Karena itu tuntutan harus disusun dengan angka dan bukti.

Panduan ini bagian dari kesalahan umum saat mengurus warisan dan perceraian.

Jenis tuntutan dan dasar hukumnya

Bagi keluarga bukan Muslim, nafkah anak dan hak asuh diputus Pengadilan Negeri berdasarkan UU 1/1974 dan kepentingan terbaik anak menurut UU Perlindungan Anak (UU 23/2002 sebagaimana diubah UU 35/2014).

Menyusun angka nafkah anak

Hakim akan bertanya dua hal: berapa kebutuhan anak dan berapa kemampuan ayah. Siapkan:

• rincian biaya bulanan: makan, susu, sekolah (SPP, transport, buku), kesehatan, pakaian, tempat tinggal;
• bukti: kuitansi sekolah, struk, tagihan dokter;
• bukti penghasilan ayah: slip gaji, rekening, gaya hidup, kepemilikan kendaraan, usaha.

Contoh ilustratif. Dua anak usia 5 dan 9 tahun.

• Kebutuhan pokok per anak Rp1.500.000, sekolah anak sulung Rp800.000, kesehatan rata-rata Rp200.000 per anak.
• Total kebutuhan = (Rp1.500.000 × 2) + Rp800.000 + (Rp200.000 × 2) = Rp4.200.000 per bulan.
• Penghasilan bersih ayah Rp12.000.000; ibu bekerja dengan penghasilan Rp5.000.000.
• Tuntutan yang wajar dapat disusun Rp4.200.000 per bulan dibebankan kepada ayah, atau proporsional dengan penghasilan bila ayah tidak mampu sepenuhnya: 12 ÷ 17 × Rp4.200.000 ≈ Rp2.964.706.

Angka di atas contoh. Hakim dapat menetapkan lebih rendah atau lebih tinggi.

Kenaikan tiap tahun. Rumusan kamar agama Mahkamah Agung (SEMA 3/2015) menganjurkan agar amar nafkah anak disertai penambahan 10% sampai 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Mintalah hal ini dalam petitum. Contoh: Rp3.000.000 dengan kenaikan 10% menjadi Rp3.300.000 pada tahun kedua dan Rp3.630.000 pada tahun ketiga.

Ketentuan khusus bagi PNS

Menurut PP 10/1983 sebagaimana diubah PP 45/1990, bila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pasal 8 menetapkan pembagian sepertiga gaji untuk PNS itu, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak; bila tidak ada anak, bagian bekas istri setengah gaji. Bila perceraian atas kehendak istri, ia tidak berhak atas bagian gaji, kecuali ia meminta cerai karena dimadu, dan hak bekas istri hapus sejak ia menikah lagi. Pembayarannya dapat dilakukan lewat pemotongan oleh bendahara gaji. Tanyakan instansi dan pengadilan untuk penerapan pada kasus Anda.

Bila nafkah tidak dibayar

1. Kumpulkan bukti tidak dibayarnya nafkah: rekening, pesan, catatan.
2. Kirim teguran tertulis.
3. Ajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus. Pengadilan akan melakukan aanmaning (teguran), lalu dapat menyita dan melelang harta ayah.
4. Bila ayah pegawai (PNS, TNI/Polri, karyawan), mintalah pengadilan atau instansi memotong gaji sesuai putusan.
5. Gugat ulang bila kebutuhan anak naik jauh, misalnya anak masuk perguruan tinggi.

Dalam cerai talak, rumusan kamar agama Mahkamah Agung dalam SEMA 1/2017 mengarahkan agar kewajiban suami seperti nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum ikrar talak diucapkan, kecuali istri membebaskannya. Manfaatkan momen ini; setelah ikrar, penagihan lebih sulit.

Hak asuh bukan hak memiliki

Pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi orang tua lain bertemu anak, kecuali ada putusan atau alasan perlindungan anak. Bila anak dibawa pergi tanpa izin, mintalah bantuan pengadilan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, atau polisi.

Contoh ilustratif: menghitung nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut

Hakim menilai kelayakan berdasarkan kemampuan suami dan lamanya perkawinan, jadi tuntutan sebaiknya disertai dasar hitung yang masuk akal.

• Nafkah iddah. Kebutuhan hidup bekas istri sekitar Rp3.000.000 per bulan, masa iddah sekitar tiga bulan: Rp3.000.000 × 3 = Rp9.000.000.
• Mut'ah. Tidak ada rumus resmi. Sebagian pihak menyusun angka dari kemampuan suami, misalnya setara beberapa bulan penghasilan atau dikaitkan dengan lamanya perkawinan. Contoh: perkawinan 10 tahun, tuntutan Rp15.000.000 dengan uraian alasannya.
• Nafkah anak. Contoh di atas, Rp4.200.000 per bulan, dengan permintaan kenaikan 10% per tahun.

Lampirkan bukti penghasilan suami bila ada. Tuntutan yang jauh melebihi kemampuan yang terbukti biasanya dikurangi hakim, sedangkan tuntutan tanpa angka sering tidak dikabulkan sama sekali.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah nafkah anak bisa dituntut setelah cerai?

Bisa, lewat gugatan tersendiri. Lebih efisien bila diajukan bersama gugatan cerai atau rekonvensi.

Apakah ibu kehilangan hak asuh bila menikah lagi?

Tidak otomatis. Hakim menilai kepentingan terbaik anak.

Bagaimana bila ayah tinggal di luar negeri?

Eksekusi di luar negeri rumit. Fokuskan pada harta ayah di Indonesia dan pertimbangkan kesepakatan tertulis yang dikuatkan pengadilan.

Berapa lama nafkah iddah?

Masa iddah cerai hidup umumnya tiga kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang masih haid (KHI Pasal 153). Nafkah iddah dihitung untuk masa itu.

Sumber resmi

• Badilag Mahkamah Agung — hak perempuan dan anak pascaperceraian
• Mahkamah Agung RI — SEMA rumusan kamar dan PERMA 3/2017
• Kementerian PPPA — layanan perlindungan perempuan dan anak
• JDIH BPK — UU 1/1974, UU 35/2014, PP 10/1983, PP 45/1990