Perjanjian perkawinan setelah Putusan MK 69/PUU-XIII/2015: pisah harta sebelum atau selama menikah

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, yang diucapkan pada 27 Oktober 2016, perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, atas persetujuan bersama, dalam bentuk perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian itu dapat mengatur harta perkawinan atau hal lain, berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, dan selama perkawinan dapat diubah atau dicabut bila kedua pihak setuju dan tidak merugikan pihak ketiga (UU 1/1974 Pasal 29 sebagaimana dimaknai putusan MK). Sebelum putusan itu, perjanjian hanya bisa dibuat sebelum atau saat menikah, sehingga banyak pasangan, terutama kawin campur, terjebak dalam harta bersama yang membuat pasangan WNI tidak bisa memiliki tanah hak milik.

Panduan ini bagian dari kesalahan umum saat mengurus warisan dan perceraian.

Mengapa penting bagi kawin campur

Hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (UUPA Pasal 21 ayat 1). WNA yang memperoleh hak milik karena percampuran harta perkawinan atau pewarisan tanpa wasiat, dan WNI yang kehilangan kewarganegaraan, wajib melepaskan hak itu dalam satu tahun; bila tidak, hak hapus dan tanahnya jatuh kepada negara (Pasal 21 ayat 3). Tanpa perjanjian pisah harta, rumah yang dibeli WNI selama perkawinan dengan WNA menjadi harta bersama yang separuhnya dianggap milik WNA. Dengan perjanjian pisah harta, WNI dapat memiliki hak milik atas namanya sendiri.

WNA sendiri dapat memiliki rumah tempat tinggal dengan hak pakai atau satuan rumah susun tertentu menurut PP 18/2021, dengan syarat dan batas yang ditetapkan. Tanyakan kepada notaris/PPAT dan kantor pertanahan.

Isi perjanjian yang lazim

Perjanjian tidak dapat menghapus kewajiban nafkah anak atau hak waris yang dijamin hukum, seperti bagian faraid atau legitieme portie. Ia mengatur harta selama hidup dan menentukan apa yang menjadi harta peninggalan masing-masing.

Cara membuat dan mencatatkan

1. Konsultasi dengan notaris tentang isi dan dampaknya terhadap aset yang sudah ada.
2. Penandatanganan akta perjanjian perkawinan di hadapan notaris oleh kedua pihak.
3. Pencatatan atau pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan: di KUA bagi pasangan Muslim atau di Dukcapil bagi yang lain, sesuai prosedur yang berlaku. Untuk perkawinan yang dicatat di luar negeri, tanyakan perwakilan RI dan Dukcapil.
4. Beri tahu pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya bank tempat Anda memiliki kredit. Pencatatan membuat perjanjian dapat diketahui pihak ketiga.
5. Simpan salinan bersama buku nikah, karena PPAT dan bank akan memintanya.

Perjanjian yang dibuat selama perkawinan

Perjanjian selama perkawinan menimbulkan pertanyaan: bagaimana harta yang sudah dimiliki? Karena putusan MK memungkinkan para pihak menentukan saat berlakunya, perjanjian dapat:

• berlaku ke depan saja (harta yang sudah ada tetap harta bersama, harta baru terpisah); atau
• disertai pembagian harta bersama yang sudah ada.

Pembagian harta yang sudah ada dapat memerlukan akta tersendiri, misalnya akta pembagian hak bersama di PPAT untuk tanah, dengan konsekuensi pajak dan biaya. Hitung lebih dulu dengan kalkulator pembagian harta bersama dan baca biaya notaris dan PPAT.

Perlindungan kreditur

Putusan MK menegaskan perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga. Artinya, pasangan tidak dapat membuat perjanjian pisah harta untuk menghindari utang yang sudah ada. Kreditur yang dirugikan dapat mempersoalkan perjanjian itu. Bila Anda punya usaha dengan utang, bicarakan dengan kreditur dan notaris sebelum membuat perjanjian.

Hubungan dengan waris dan perceraian

• Saat cerai: harta dibagi menurut perjanjian, bukan seperdua otomatis. Lihat perceraian dan pembagian harta.
• Saat meninggal: tidak ada separuh harta bersama yang dipisahkan lebih dulu; seluruh harta atas nama almarhum menjadi harta peninggalannya. Pasangan tetap ahli waris. Lihat harta bersama dan harta bawaan.

Contoh ilustratif: dampak perjanjian saat cerai

Dewi (WNI) dan Mark (WNA) menikah tahun 2018 tanpa perjanjian. Tahun 2021 mereka membuat perjanjian pisah harta yang berlaku ke depan. Tahun 2026 mereka bercerai.

Tanpa perjanjian, rumah dan investasi itu umumnya menjadi harta bersama yang dibagi seperdua, dan kepemilikan hak milik oleh Dewi sejak awal bermasalah karena pasangannya WNA. Contoh ini ilustratif; hasil nyata bergantung pada isi perjanjian, bukti asal dana, dan pertimbangan hakim.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perjanjian perkawinan berarti tidak saling percaya?

Banyak pasangan membuatnya untuk alasan praktis: usaha, pemilikan tanah, atau melindungi keluarga dari utang usaha. Bicarakan terbuka sebelum menandatangani.

Apakah perjanjian bawah tangan berlaku?

Putusan MK menyebut perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tanpa pengesahan berisiko tidak berlaku terhadap pihak ketiga dan sulit dibuktikan.

Bisakah perjanjian dicabut?

Selama perkawinan, perjanjian dapat diubah atau dicabut atas persetujuan kedua pihak, selama tidak merugikan pihak ketiga.

Berapa biaya membuatnya?

Honorarium notaris mengikuti kesepakatan dalam batas UU Jabatan Notaris; biaya pencatatan mengikuti ketentuan KUA atau Dukcapil. Mintalah rincian tertulis.

Apakah perjanjian perkawinan berpengaruh pada warisan?

Perjanjian menentukan harta mana yang menjadi milik masing-masing, sehingga menentukan isi harta peninggalan. Perjanjian tidak dapat menghapus hak waris pasangan atau anak yang dijamin hukum.

Sumber resmi

• Mahkamah Konstitusi — Putusan 69/PUU-XIII/2015
• pasal.id — teks putusan MK dan UU 1/1974
• Kementerian Agama — pencatatan di KUA
• Kementerian ATR/BPN — pemilikan tanah oleh WNI dalam kawin campur dan hunian WNA