Hukum waris Islam menurut KHI: siapa ahli waris, berapa bagiannya, dan kapan ke Pengadilan Agama

Bagi pewaris yang beragama Islam, pembagian warisan di Indonesia umumnya mengikuti Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan dengan Inpres 1/1991 dan dipakai hakim Pengadilan Agama sebagai pedoman. Intinya: ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang (KHI Pasal 171 huruf c dan Pasal 173). Bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan (Pasal 176); istri mendapat 1/8 bila ada anak atau 1/4 bila tidak ada (Pasal 180); suami 1/4 atau 1/2 (Pasal 179); ayah dan ibu masing-masing 1/6 bila ada anak (Pasal 177–178). Wasiat paling banyak sepertiga (Pasal 195). Bila keluarga ragu atau lembaga meminta bukti resmi, Pengadilan Agama dapat menetapkan siapa ahli warisnya.

Panduan ini bagian dari panduan utama hukum waris di Indonesia.

Istilah dasar dalam KHI

• Pewaris: orang yang meninggal (atau dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan), beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan.
• Harta peninggalan: harta milik pewaris, baik harta bawaan maupun bagiannya dari harta bersama.
• Harta warisan: harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dipakai untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e).
• Ahli waris: lihat syarat di atas. Ahli waris yang belum dewasa diwakili walinya.

Siapa yang terhalang mewaris

Menurut Pasal 173, seseorang terhalang menjadi ahli waris bila dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris; atau
2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau lebih berat.

Perbedaan agama juga membuat seseorang tidak menjadi ahli waris menurut KHI, karena syarat ahli waris adalah beragama Islam. Namun yurisprudensi Mahkamah Agung pernah memberikan bagian kepada kerabat non-Muslim melalui wasiat wajibah. Bila kasus Anda seperti ini, mintalah pendapat advokat atau hakim Posbakum.

Kelompok ahli waris (Pasal 174)

Bila semua ahli waris ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 174 ayat 2). Artinya keberadaan anak dan orang tua menutup saudara, paman, dan kakek.

Besarnya bagian

Bila jumlah bagian tetap melebihi harta, angka penyebut dinaikkan (aul, Pasal 192). Bila ada sisa dan tidak ada ashabah, sisa dikembalikan secara berimbang (radd, Pasal 193). Contoh hitungan aul dan langkah demi langkah ada di contoh hitungan faraid menurut KHI.

Ahli waris pengganti dan wasiat wajibah

Dua aturan KHI yang sering tidak diketahui keluarga:

• Ahli waris pengganti (Pasal 185). Bila seorang anak meninggal lebih dahulu daripada pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris), kecuali yang terhalang menurut Pasal 173. Bagian pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.
• Wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat (Pasal 209). Anak angkat bukan ahli waris, tetapi bila tidak menerima wasiat ia diberi wasiat wajibah paling banyak 1/3 harta warisan orang tua angkatnya; begitu pula sebaliknya.

Pembagian damai dan harta yang tidak dibagi

• Perdamaian (Pasal 183). Para ahli waris dapat bersepakat membagi secara damai setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ini dasar hukum bagi keluarga yang memilih bagian sama rata.
• Tanah pertanian kecil (Pasal 189). Lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar sebaiknya dipertahankan kesatuannya dan dimanfaatkan bersama.
• Hibah semasa hidup. Hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211). Lihat wasiat dan hibah dengan batas sepertiga.

Peran Pengadilan Agama

Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam (UU 7/1989 sebagaimana diubah UU 3/2006 Pasal 49). Ada dua jalur:

1. Permohonan penetapan ahli waris (voluntair), bila tidak ada sengketa dan keluarga hanya memerlukan bukti resmi. Lihat penetapan ahli waris di Pengadilan Agama.
2. Gugatan waris (kontensius), bila ada perselisihan tentang siapa ahli waris, objek harta, atau bagiannya. Lihat sengketa waris: gugatan dan mediasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah cucu mendapat warisan bila ayahnya sudah meninggal lebih dahulu?

Menurut KHI Pasal 185, cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti, dengan bagian yang tidak melebihi bagian ahli waris sederajat dengan yang digantikan.

Apakah istri kedua yang dinikahi secara siri mendapat warisan?

Hak waris istri bergantung pada sahnya perkawinan dan dapat dibuktikannya. Perkawinan yang tidak tercatat biasanya perlu disahkan dulu lewat isbat nikah di Pengadilan Agama sebelum hak warisnya dapat diakui lembaga.

Bagaimana bila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan?

Satu anak perempuan mendapat 1/2, dua atau lebih bersama-sama 2/3. Sisanya dibagi kepada ahli waris lain yang ada (misalnya orang tua atau pasangan) atau dikembalikan secara radd. Kedudukan saudara pewaris dalam keadaan ini sering diperdebatkan, sehingga sebaiknya dimintakan penetapan.

Apakah utang pewaris harus dibayar ahli waris dari uang sendiri?

Tidak. Tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris terbatas pada nilai harta peninggalan (KHI Pasal 175 ayat 2).

Sumber resmi

• pasal.id — teks Kompilasi Hukum Islam per pasal
• JDIH BPK — UU 7/1989, UU 3/2006, dan UU 50/2009 tentang Peradilan Agama
• Badilag Mahkamah Agung — direktori Pengadilan Agama dan informasi layanan
• Kementerian Agama — informasi pencatatan nikah dan KUA