Sistem Hukum, Biaya & Aturan 2026

Pertanyaan pertama dalam setiap urusan warisan bukan "berapa bagian saya", melainkan hukum mana yang berlaku. Bagi pewaris yang beragama Islam, pembagian lazimnya mengikuti Kompilasi Hukum Islam (KHI, disebarluaskan dengan Inpres 1/1991) dan sengketanya diperiksa Pengadilan Agama. Bagi yang bukan Muslim, umumnya berlaku KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Pengadilan Negeri sebagai forumnya. Di banyak daerah, hukum adat masih hidup, terutama untuk tanah pusaka dan harta keluarga besar.

Mulailah dari panduan utama hukum waris di Indonesia. Setelah itu baca rincian hukum waris Islam menurut KHI, golongan ahli waris dan legitieme portie dalam KUHPerdata, surat keterangan waris dan siapa yang menerbitkannya, biaya notaris dan PPAT untuk waris, wasiat, dan hibah, BPHTB atas waris dan hibah menurut UU 1/2022, serta PPh atas warisan dan hibah keluarga.

Aturan ditulis sesuai keadaan Oktober 2026. Tarif daerah, honorarium, dan angka contoh bersifat ilustratif. Untuk keputusan yang menyangkut tanah, ahli waris di bawah umur, atau perselisihan keluarga, mintalah pendapat notaris, advokat, atau Pengadilan Agama setempat.