Hitungan, Pembagian & Checklist
Harta bersama (gono-gini) dan harta bawaan: cara memisahkan, membuktikan, dan menghitungnya
Aturan UU 1/1974 Pasal 35–37 dan KHI tentang harta bersama, harta bawaan, hadiah, warisan, dan utang bersama, cara membuktikan asal harta, serta contoh hitungan saat cerai dan meninggal.
Menurut UU 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 35, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Atas harta bersama, suami atau istri bertindak atas persetujuan kedua pihak (Pasal 36 ayat 1). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37). Bagi pasangan Muslim, KHI Pasal 96 dan 97 menyebut pasangan yang hidup terlama atau janda/duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Memisahkan kedua jenis harta ini adalah langkah pertama, baik saat cerai maupun saat menghitung warisan.
Panduan ini bagian dari langkah mengurus warisan dari awal.
Mana yang termasuk harta bersama
| Jenis harta | Umumnya | Catatan |
|---|---|---|
| Gaji, honor, laba usaha selama menikah | Harta bersama | Tidak peduli siapa yang bekerja |
| Rumah dibeli selama menikah atas nama suami saja | Harta bersama | Nama di sertifikat tidak menentukan |
| Rumah dibeli sebelum menikah | Harta bawaan | Cicilan yang dibayar selama menikah dapat menimbulkan klaim atas sebagian nilai |
| Warisan yang diterima istri dari orang tuanya | Harta pribadi istri | Simpan bukti asal-usulnya |
| Hadiah dari orang tua kepada salah satu pasangan | Harta pribadi penerima | Akta hibah memperjelas |
| Hasil sewa rumah bawaan selama menikah | Sering diperdebatkan | Tergantung hukum dan pembuktian |
| Saldo JHT dan dana pensiun yang diiur selama menikah | Sering dianggap harta bersama | Tanyakan kepada advokat |
| Utang untuk kebutuhan rumah tangga | Utang bersama | Dibayar dari harta bersama |
| Utang pribadi (misalnya judi) | Utang pribadi | Tidak membebani pasangan |
Bila ada perjanjian perkawinan, isi perjanjian itulah yang menentukan. Lihat perjanjian perkawinan setelah Putusan MK 69/PUU-XIII/2015.
Membuktikan asal-usul harta
Di pengadilan, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama sampai dibuktikan sebaliknya. Bukti yang membantu:
- akta jual beli dan tanggal perolehan dibandingkan dengan tanggal perkawinan;
- akta hibah atau dokumen waris yang menunjukkan harta berasal dari keluarga sendiri;
- mutasi rekening yang menunjukkan pembelian dibayar dari rekening warisan pribadi;
- akta perjanjian perkawinan yang sudah disahkan.
Simpan dokumen ini sejak awal. Banyak sengketa gono-gini berlarut karena satu pihak tidak bisa membuktikan bahwa uang muka rumah berasal dari warisannya.
Contoh hitungan 1: cerai hidup
Andi dan Rina bercerai. Harta yang diperoleh selama perkawinan: rumah Rp1.200.000.000, mobil Rp200.000.000, tabungan Rp100.000.000. Sisa KPR rumah Rp300.000.000. Tanah bawaan Rina Rp400.000.000.
- Aset bersama: Rp1.200.000.000 + Rp200.000.000 + Rp100.000.000 = Rp1.500.000.000.
- Dikurangi utang bersama (KPR): Rp1.500.000.000 − Rp300.000.000 = Rp1.200.000.000 harta bersama bersih.
- Masing-masing 50%: Rp600.000.000.
- Tanah bawaan Rina tidak dibagi.
Bila rumah tetap ditempati Rina, ia dapat membayar kompensasi kepada Andi atau mengambil alih sisa KPR dengan persetujuan bank. Hitung dengan kalkulator pembagian harta bersama. Proses di pengadilannya dijelaskan di perceraian: proses, biaya, dan pembagian harta.
Contoh hitungan 2: salah satu meninggal
Suami meninggal. Harta bersama bersih Rp1.600.000.000; harta bawaan suami Rp200.000.000.
- Istri berhak separuh harta bersama sebagai miliknya sendiri: Rp800.000.000 (KHI Pasal 96 ayat 1).
- Harta peninggalan suami: Rp800.000.000 + Rp200.000.000 = Rp1.000.000.000.
- Harta peninggalan itu yang dibagi kepada ahli waris, termasuk istri sebagai janda. Lanjutkan di contoh hitungan faraid atau contoh hitungan legitieme portie.
Kesalahan paling umum: anak-anak menghitung bagiannya dari Rp1.800.000.000, seolah-olah separuh milik ibu juga warisan.
Bila pembagiannya tidak 50 : 50
Pembagian seperdua adalah aturan umum. Dalam beberapa perkara, hakim mempertimbangkan keadaan khusus, misalnya salah satu pihak sama sekali tidak berkontribusi dan menghabiskan harta, atau ada kesepakatan lain yang terbukti. Pengadilan juga dapat menetapkan sita marital atas harta bersama bila ada kekhawatiran harta dialihkan selama proses cerai. Bila Anda menghadapi keadaan seperti ini, konsultasikan dengan advokat atau Posbakum; lihat bantuan hukum gratis untuk perkara keluarga.
Poligami dan harta bersama
KHI Pasal 94 menyatakan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dan kepemilikannya dihitung sejak akad perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam praktik, memisahkan harta tiap perkawinan memerlukan bukti tanggal perolehan yang cermat.
Menilai harta sebelum membagi
Pembagian seperdua baru adil bila nilainya disepakati. Pilihan dasar penilaian:
| Dasar nilai | Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|---|
| NJOP PBB | Mudah dilihat di SPPT | Sering jauh di bawah harga pasar |
| Harga pasar perkiraan sendiri | Cepat | Mudah dipersoalkan pihak lain |
| Penilai publik (appraisal) | Paling kuat sebagai bukti | Ada biaya jasa |
| Harga jual nyata | Pasti | Harus menunggu aset terjual |
Untuk kendaraan, harga pasar bekas yang wajar biasanya cukup. Untuk saham perusahaan keluarga, laporan keuangan terakhir dan penilaian independen sering diperlukan. Sepakati tanggal penilaian (tanggal cerai atau tanggal pembagian), karena nilai rumah bisa berubah banyak dalam beberapa tahun proses.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah suami boleh menjual rumah harta bersama tanpa izin istri?
Menurut UU 1/1974 Pasal 36 ayat 1, tindakan atas harta bersama memerlukan persetujuan kedua pihak. PPAT umumnya meminta persetujuan pasangan untuk menjual tanah yang diperoleh selama perkawinan.
Apakah utang kartu kredit suami ikut dibagi saat cerai?
Bila utang itu dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, umumnya dianggap utang bersama. Utang untuk kepentingan pribadi umumnya tidak. Bukti penggunaan dana sangat menentukan.
Kapan gugatan harta bersama sebaiknya diajukan?
Bisa bersamaan dengan gugatan cerai atau setelah perceraian berkekuatan hukum tetap. Menggabungkannya menghemat waktu, tetapi bisa memperpanjang perkara cerai bila harta rumit.
Apakah harta bersama tetap ada bila suami istri sudah lama pisah rumah?
Selama perkawinan belum putus, harta yang diperoleh tetap dapat dianggap harta bersama, walau pasangan tinggal terpisah. Bila pisah rumah sudah lama, catat tanggalnya dan simpan bukti siapa yang membiayai pembelian, karena hal itu sering dipertimbangkan saat pembagian.
Sumber resmi
- JDIH BPK — UU 1/1974 sebagaimana diubah UU 16/2019
- pasal.id — KHI Pasal 85–97 tentang harta kekayaan dalam perkawinan
- Badilag Mahkamah Agung — informasi gugatan harta bersama di Pengadilan Agama
- Mahkamah Agung RI — direktori putusan
