Bantuan hukum gratis untuk perkara waris dan cerai: Posbakum, prodeo, sidang keliling, dan LBH

Biaya bukan alasan untuk melepaskan hak waris, nafkah anak, atau perceraian yang sah. Ada empat pintu bantuan: (1) organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi yang wajib memberi jasa hukum cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin menurut UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum; (2) Posbakum (pos bantuan hukum) di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, yang memberi informasi, konsultasi, dan bantuan menyusun gugatan atau permohonan; (3) pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi yang tidak mampu, sehingga panjar ditanggung negara; dan (4) sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) di daerah yang jauh dari pengadilan, yang sering dipakai untuk isbat nikah. Ketiga layanan pengadilan itu diatur Mahkamah Agung lewat PERMA 1/2014 tentang layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Panduan ini bagian dari kesalahan umum saat mengurus warisan dan perceraian.

Perkara keluarga yang sering dibantu

Pintu 1: bantuan hukum menurut UU 16/2011

• Gratis: pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan untuk perkara yang ditangani (Pasal 20).
• Penerima: orang atau kelompok orang miskin.
• Cara mengajukan (Pasal 14): permohonan tertulis berisi identitas dan uraian singkat masalah, lampiran dokumen perkara, dan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa atau dokumen sejenis.
• Cakupan: perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk mediasi dan penyusunan dokumen.

Daftar OBH terakreditasi dapat ditanyakan ke BPHN atau kantor wilayah Kementerian Hukum. Banyak OBH berbentuk LBH daerah, LBH yang dikelola organisasi masyarakat, atau klinik hukum fakultas hukum. Untuk perkara perempuan dan anak, ada LBH dan lembaga yang khusus menangani kekerasan berbasis gender.

Pintu 2: Posbakum di pengadilan

Posbakum ada di banyak Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Layanan yang lazim:

• informasi prosedur, biaya, dan syarat perkara;
• konsultasi dan advis hukum;
• pembuatan dokumen: surat gugatan, permohonan isbat nikah, permohonan penetapan ahli waris;
• rujukan kepada OBH atau advokat untuk pendampingan di sidang.

Datanglah ke meja Posbakum sebelum mendaftar di PTSP. Petugas sering dapat membantu menyusun permohonan dalam satu kunjungan bila dokumen lengkap.

Pintu 3: prodeo (pembebasan biaya perkara)

Bagi yang tidak mampu, pengadilan dapat membebaskan biaya perkara sehingga panjar ditanggung anggaran negara. Pola umumnya:

1. Ajukan permohonan berperkara secara prodeo bersama gugatan atau permohonan.
2. Lampirkan bukti tidak mampu: surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa, atau kartu program perlindungan sosial yang diterima pengadilan (misalnya kartu bantuan sosial, KIS/JKN penerima bantuan iuran), atau dokumen sejenis.
3. Pengadilan memeriksa dan memutus apakah permohonan prodeo dikabulkan.
4. Bila dikabulkan, perkara diperiksa tanpa panjar dari Anda.

Anggaran prodeo tiap pengadilan terbatas per tahun. Tanyakan di PTSP apakah masih tersedia; bila tidak, Posbakum dapat menyarankan jalan lain.

Pintu 4: sidang di luar gedung pengadilan

Untuk warga yang tinggal jauh dari pengadilan, pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di kantor kecamatan, balai desa, atau tempat lain. Program ini sering digabung dengan isbat nikah terpadu bersama KUA dan Dukcapil, sehingga pasangan pulang dengan buku nikah dan akta kelahiran anak. Tanyakan jadwalnya ke Pengadilan Agama atau kantor kecamatan.

Dokumen yang perlu dibawa

1. KTP dan KK.
2. Surat keterangan tidak mampu atau kartu program sosial.
3. Buku nikah, akta cerai lama, akta kelahiran anak.
4. Akta kematian (perkara waris) dan daftar ahli waris.
5. Bukti harta: fotokopi sertifikat, SPPT PBB, BPKB.
6. Bukti lain: pesan, foto, visum atau laporan polisi bila ada kekerasan.
7. Relaas panggilan sidang bila Anda tergugat.

Gunakan checklist dokumen waris dan balik nama untuk perkara waris.

Jika ada kekerasan dalam rumah tangga

Keselamatan lebih dulu. Hubungi polisi, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di kabupaten/kota, atau layanan pengaduan Kementerian PPPA. Simpan visum dan bukti. Urusan cerai dan harta bisa diajukan kemudian, dan menurut rumusan SEMA 3/2023 syarat pisah tempat tinggal 6 bulan tidak berlaku bila KDRT terbukti. Lihat perceraian.

Contoh alur: cerai gugat secara prodeo

Gambaran umum langkah seorang istri yang tidak mampu dan ingin bercerai:

1. Meminta surat keterangan tidak mampu di kelurahan atau menyiapkan kartu bantuan sosial.
2. Datang ke Posbakum Pengadilan Agama dengan buku nikah, KK, KTP, dan akta kelahiran anak; petugas membantu menyusun gugatan beserta tuntutan nafkah anak dan hak asuh.
3. Mendaftar di PTSP sambil mengajukan permohonan prodeo.
4. Hakim memeriksa permohonan prodeo; bila dikabulkan, perkara berjalan tanpa panjar.
5. Bila perlu pendampingan di sidang, Posbakum merujuk ke OBH terakreditasi.
6. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, mengambil akta cerai dan memperbarui data di Dukcapil.

Alur ini dapat berbeda antarpengadilan. Tanyakan ke Posbakum setempat sebelum menyiapkan dokumen agar tidak bolak-balik.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah Posbakum bisa mewakili saya di sidang?

Posbakum terutama memberi informasi, konsultasi, dan bantuan dokumen. Pendampingan di sidang biasanya lewat rujukan ke OBH atau advokat.

Apakah advokat swasta bisa membantu gratis?

Advokat wajib memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (UU 18/2003 Pasal 22). Tanyakan program pro bono di organisasi advokat setempat.

Saya bukan "miskin" tetapi tidak sanggup membayar advokat. Apa pilihannya?

Ajukan perkara sendiri dengan bantuan Posbakum, pilih mediasi, atau minta advokat menawarkan biaya bertahap dengan perjanjian tertulis.

Sumber resmi

• BPHN Kementerian Hukum — organisasi bantuan hukum terakreditasi
• Badilag Mahkamah Agung — Posbakum, prodeo, dan sidang di luar gedung di Pengadilan Agama
• Mahkamah Agung RI — PERMA 1/2014
• Kementerian PPPA — layanan perlindungan perempuan dan anak