PPh atas warisan dan hibah keluarga: kapan bukan objek pajak dan cara mengurus surat keterangan bebas

Warisan bukan objek Pajak Penghasilan. UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf b menyebut warisan secara tegas, dan huruf a mengecualikan harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (orang tua dan anak kandung), badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara para pihak. Untuk tanah dan bangunan, pengecualian itu tidak otomatis: ahli waris atau pemberi hibah perlu surat keterangan bebas (SKB) dari DJP agar PPh final 2,5% atas pengalihan hak (PP 34/2016) tidak dipungut. Yang tetap dibayar adalah BPHTB kepada pemda.

Panduan ini bagian dari panduan utama hukum waris di Indonesia. Topik pajak penghasilan umum, PTKP, dan pengisian SPT dibahas situs saudara; di sini fokusnya pada warisan dan hibah.

Ringkasan perlakuan pajak

Peristiwa	PPh	BPHTB	Catatan
Rumah diwariskan kepada ahli waris	Bukan objek; urus SKB	Terutang, NPOPTKP waris min Rp300 juta	Lihat BPHTB waris dan hibah
Orang tua menghibahkan rumah kepada anak kandung	Bukan objek bila syarat terpenuhi; urus SKB	Terutang; NPOPTKP menurut perda	Akta hibah PPAT
Kakek menghibahkan rumah kepada cucu	Objek PPh (bukan satu derajat)	Terutang	PPh final 2,5% atas pengalihan
Kakak menghibahkan uang kepada adik	Objek PPh bagi penerima (bukan garis lurus)	—	Dilaporkan sebagai penghasilan
Ahli waris menjual rumah warisan	PPh final 2,5% atas penjualan	BPHTB dibayar pembeli	Peristiwa terpisah dari turun waris
Hibah kepada yayasan sosial tanpa hubungan usaha	Bukan objek bila syarat terpenuhi	Terutang kecuali dikecualikan	Perhatikan syarat "tidak ada hubungan"

Mengapa "satu derajat" penting

Garis keturunan lurus satu derajat hanya mencakup ayah/ibu dan anak kandung. Hibah dari kakek kepada cucu (dua derajat), antara saudara kandung (garis menyamping), atau dari mertua kepada menantu tidak termasuk pengecualian. Hibah antara suami dan istri juga perlu dicermati: dalam perkawinan tanpa pisah harta, harta yang diperoleh selama perkawinan sudah menjadi harta bersama, sehingga "hibah" antarpasangan jarang relevan secara pajak. Bila ada perjanjian pisah harta, mintalah pendapat konsultan pajak.

Contoh ilustratif: kakek menghibahkan tanah bernilai Rp500.000.000 kepada cucunya. Karena bukan satu derajat, pengalihan itu dikenai PPh final 2,5% = Rp12.500.000, ditambah BPHTB bagi cucu. Bila tanah itu sampai ke cucu lewat pewarisan (misalnya sebagai ahli waris pengganti), PPh tidak terutang.

Warisan yang belum terbagi

UU PPh memperlakukan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan sebagai subjek pajak yang menggantikan pewaris. Artinya penghasilan yang timbul dari harta warisan sebelum dibagi, misalnya sewa rumah atau bunga deposito, dapat terutang pajak atas nama warisan itu. Setelah dibagi, penghasilan dari bagian masing-masing menjadi penghasilan ahli waris. Bila pewaris memiliki NPWP dan harta warisan menghasilkan, tanyakan ke KPP tentang kewajiban pelaporannya dan penghapusan NPWP pewaris.

Mengurus surat keterangan bebas untuk tanah

Pengecualian PPh atas pengalihan tanah karena warisan dan hibah keluarga diberikan lewat surat keterangan bebas. Dasar tata caranya kini PMK 81/2024 dan PER-8/PJ/2025 (aturan pelaksana era Coretax yang kini dirujuk DJP, bukan lagi PER-8/PJ/2023): permohonan diajukan per transaksi oleh ahli waris dengan NPWP/NIK-nya sendiri, tidak lagi mensyaratkan validasi SPT pewaris, tetapi ahli waris harus memenuhi syarat keterangan fiskal (antara lain SPT dua tahun terakhir sudah disampaikan dan tidak ada tunggakan). DJP menyebut permohonan yang lengkap diproses dalam sekitar tiga hari kerja. Permohonan diajukan lewat Coretax DJP (Layanan Administrasi, kode layanan SKB PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan); nama menu dan alurnya dapat berubah, jadi ikuti panduan terbaru di pajak.go.id atau tanyakan ke KPP.

Dokumen yang lazim diminta:

identitas dan NPWP/NIK pemohon;
akta kematian dan bukti ahli waris (untuk waris), atau draf akta hibah dan bukti hubungan keluarga seperti KK dan akta kelahiran (untuk hibah);
fotokopi sertifikat dan SPPT PBB;
pernyataan pembagian waris atau surat pernyataan hibah sesuai format DJP.

SKB kemudian dipakai PPAT dan kantor pertanahan. Tanpa SKB, PPAT dapat meminta bukti setor PPh 2,5%.

Pelaporan di SPT Tahunan

Warisan dan hibah yang bukan objek pajak tetap dilaporkan penerima di SPT Tahunan:

harta yang diterima dicantumkan di daftar harta dengan nilai perolehan;
penerimaan dicatat sebagai penghasilan yang bukan objek pajak;
dokumen pendukung (akta kematian, bukti ahli waris, akta hibah) disimpan bila ditanya KPP.

Banyak surat permintaan penjelasan (SP2DK) muncul karena harta baru muncul di SPT tanpa penjelasan asal-usulnya. Mencatatnya sebagai warisan atau hibah sejak awal mencegah pertanyaan itu.

Kapan berkonsultasi

Hibah antara pihak yang juga memiliki hubungan usaha, misalnya orang tua dan anak dalam satu perusahaan keluarga.
Pembagian waris dengan kompensasi uang (satu ahli waris "membeli" bagian saudaranya).
Harta warisan di luar negeri atau pewaris berstatus subjek pajak luar negeri.

Dalam kasus seperti itu, mintalah pendapat konsultan pajak terdaftar atau KPP sebelum menandatangani akta. Lihat juga biaya notaris dan PPAT.

Contoh ilustratif: SKB yang terlewat

Orang tua menghibahkan tanah Rp600.000.000 kepada anak kandung, tetapi SKB belum diurus saat akta akan ditandatangani. Tanpa SKB, PPAT dapat meminta bukti setor PPh final 2,5% × Rp600.000.000 = Rp15.000.000. Mengurus SKB lebih dulu menghindari pembayaran yang sebenarnya tidak terutang dan proses pengembalian yang panjang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah uang tabungan warisan kena pajak saat dicairkan?

Tidak sebagai penghasilan ahli waris. Bunga yang sudah dipotong PPh final oleh bank tetap mengikuti ketentuannya. Bank akan meminta bukti ahli waris, bukan bukti pajak.

Apakah hibah dari orang tua kepada menantu bebas PPh?

Tidak termasuk pengecualian, karena menantu bukan keluarga sedarah garis lurus. Hibah kepada anak kandung, lalu dinikmati bersama sebagai pasangan, perlakuannya berbeda; mintalah nasihat.

Apakah ada pajak warisan seperti di negara lain?

Indonesia tidak memungut pajak warisan (estate tax) tersendiri. Beban yang muncul adalah BPHTB atas tanah dan bangunan, PNBP pendaftaran, dan biaya dokumen.

Bagaimana bila SKB ditolak?

Mintalah alasan tertulis. Biasanya karena dokumen hubungan keluarga belum lengkap atau penerima bukan satu derajat. Perbaiki dokumen lalu ajukan kembali.

Sumber resmi

Direktorat Jenderal Pajak — UU PPh, PP 34/2016, tata cara pengecualian, dan Coretax
JDIH BPK — UU 7/1983 sebagaimana terakhir diubah UU 7/2021 (HPP)
Kementerian Keuangan — informasi kebijakan pajak
Kementerian ATR/BPN — syarat pendaftaran peralihan hak