Sistem Hukum, Biaya & Aturan 2026
Hukum waris Islam, KUHPerdata, dan adat; dokumen keterangan waris; honorarium notaris dan PPAT; serta BPHTB dan PPh atas warisan dan hibah.
cara mengurus warisan, wasiat, hibah, dan pembagian harta gono-gini
Mengurus warisan, wasiat, hibah, atau harta bersama? Mulai dari hukum mana yang berlaku bagi keluarga Anda
Indonesia memakai tiga sistem waris sekaligus: hukum Islam lewat Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, dan hukum adat. Di sini Anda belajar sistem mana yang dipakai, dokumen apa yang diminta bank dan kantor pertanahan, berapa pajak dan biayanya, serta cara menghitung bagian secara ilustratif sebelum ke notaris atau Pengadilan Agama.
- Aturan yang berlaku Oktober 2026: KHI, KUHPerdata, UU 1/1974, Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, UU 1/2022 (BPHTB), dan UU PPh
- Kalkulator bagian waris, pembagian harta bersama, dan BPHTB waris atau hibah dengan contoh hitungan
- Jalur resmi: Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, notaris dan PPAT, kantor pertanahan, Posbakum, dan LBH
Mulai di siniKalkulator Bagian Waris Ilustratif (Faraid KHI dan KUHPerdata)
Jelajahi berdasarkan topik
Hitungan, Pembagian & Checklist
Langkah mengurus warisan dari awal, contoh hitungan faraid dan legitieme portie, pemisahan harta bersama, wasiat dan hibah, balik nama sertifikat, dan klaim dana pewaris.
Sengketa, Perceraian & Sumber Resmi
Kesalahan umum, penetapan ahli waris, gugatan dan mediasi waris, perceraian dan pembagian gono-gini, nafkah anak, perjanjian perkawinan, serta bantuan hukum gratis.
Mulai di sini
Hitungan, Pembagian & Checklist
Contoh hitungan faraid menurut KHI: lima kasus pembagian waris Islam langkah demi langkah
Cara menghitung bagian istri, ibu, ayah, dan anak menurut Kompilasi Hukum Islam, termasuk kasus aul, pewaris tanpa anak, dan cucu sebagai ahli waris pengganti, dengan angka rupiah.
Sistem Hukum, Biaya & Aturan 2026
Hukum waris Islam menurut KHI: siapa ahli waris, berapa bagiannya, dan kapan ke Pengadilan Agama
Kelompok ahli waris, penghalang mewaris, bagian anak, pasangan, dan orang tua, ahli waris pengganti, wasiat wajibah, serta peran Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam.
Sengketa, Perceraian & Sumber Resmi
Kesalahan umum saat mengurus warisan, hibah, dan perceraian — pola kasus gagal dan cara mencegahnya
Pola kesalahan yang sering membuat urusan waris, hibah, harta gono-gini, dan nafkah anak berakhir di pengadilan, beserta langkah pencegahan dan sumber resmi untuk memeriksa.
Hitungan, Pembagian & Checklist
Langkah mengurus warisan dari awal: urutan, dokumen, perkiraan waktu, dan biaya
Urutan aman mengurus harta peninggalan di Indonesia, dari akta kematian, inventaris harta dan utang, bukti ahli waris, pajak, sampai pembagian dan balik nama, dengan contoh keluarga.
Sistem Hukum, Biaya & Aturan 2026
Hukum waris di Indonesia: KHI, KUHPerdata, atau adat — mana yang berlaku dan berapa biayanya
Panduan utama memilih sistem waris yang berlaku di Indonesia, urutan mengurus harta peninggalan, dokumen, pengadilan yang berwenang, serta komponen biaya dan pajaknya.
Sengketa, Perceraian & Sumber Resmi
Perceraian di Indonesia: cerai talak vs cerai gugat, alasan, biaya perkara, dan pembagian harta gono-gini
Proses perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, alasan cerai menurut PP 9/1975 dan KHI, syarat pisah tempat tinggal, komponen biaya, akta cerai, dan cara menuntut harta bersama.
Alat
Kalkulator Bagian Waris Ilustratif (Faraid KHI dan KUHPerdata)
Hitung perkiraan rupiah bagian satu ahli waris dari harta warisan bersih bila Anda sudah tahu persentase atau pecahan bagiannya.
Kalkulator Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)
Hitung bagian masing-masing pasangan dari harta bersama saat cerai, atau bagian pasangan yang hidup sebelum harta warisan dihitung.
Kalkulator BPHTB Waris dan Hibah (UU 1/2022)
Perkirakan BPHTB yang dibayar saat tanah atau rumah beralih karena waris, hibah wasiat, atau hibah, dari nilai kena pajak dan tarif perda.
Checklist Dokumen Waris, Klaim Dana, dan Balik Nama Sertifikat
Daftar periksa dokumen dan langkah sejak pewaris meninggal sampai sertifikat tanah dan rekening beralih ke ahli waris.
Perbandingan sistem waris dan instrumen pengalihan harta di Indonesia
| Sistem atau instrumen | Cara kerja dan dasar hukum | Cocok untuk | Perlu diwaspadai |
|---|---|---|---|
| Waris Islam (KHI) | Bagian tetap (furudh) dan ashabah; anak laki-laki : perempuan = 2 : 1 (KHI Pasal 176); forum Pengadilan Agama | Pewaris beragama Islam | Ahli waris pengganti (Pasal 185), hijab, aul dan radd; ahli waris non-Muslim tidak mewaris menurut KHI |
| Waris KUHPerdata | Empat golongan ahli waris; golongan terdekat menutup yang lebih jauh; suami atau istri disamakan dengan anak (Pasal 852a) | Pewaris bukan Muslim, termasuk banyak keluarga Tionghoa dan Kristen | Legitieme portie anak tidak bisa dihapus dengan wasiat; menolak warisan harus di kepaniteraan PN |
| Hukum adat | Bergantung pada sistem kekerabatan: patrilineal, matrilineal, atau parental; banyak yang dibagi dengan musyawarah | Tanah pusaka dan harta kerabat di daerah yang adatnya masih kuat | Harta pusaka tinggi (misalnya Minangkabau) tidak dibagi perorangan; bukti tertulis sering minim |
| Wasiat | KHI: lisan atau tertulis di hadapan dua saksi atau notaris, maksimal 1/3 (Pasal 195); KUHPerdata: olografis, umum, atau rahasia | Memberi bagian kepada bukan ahli waris, lembaga, atau anak angkat | Wasiat kepada ahli waris (KHI) perlu persetujuan semua ahli waris; wasiat bawah tangan mudah dipersoalkan |
Pertanyaan yang sering diajukan
Hukum waris mana yang berlaku untuk keluarga saya?
Bagi pewaris Muslim, pembagian umumnya mengikuti Kompilasi Hukum Islam dan sengketanya diperiksa Pengadilan Agama (UU 3/2006 Pasal 49). Bagi bukan Muslim, umumnya berlaku KUHPerdata dengan forum Pengadilan Negeri. Hukum adat tetap dipakai di banyak daerah, terutama untuk tanah pusaka. Para ahli waris dewasa juga dapat bersepakat membagi secara damai.
Siapa yang membuat surat keterangan waris sekarang?
Untuk pendaftaran tanah, Permen ATR/BPN 16/2021 (yang mengubah PMNA/KBPN 3/1997 Pasal 111) menerima beberapa bentuk bukti ahli waris: wasiat, putusan atau penetapan pengadilan, surat pernyataan ahli waris yang disaksikan dua orang serta diketahui lurah/kepala desa dan camat, akta keterangan hak mewaris dari notaris, atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Bank kadang meminta bentuk tertentu, jadi tanyakan dulu.
Berapa batas wasiat dan hibah menurut hukum Islam?
Wasiat paling banyak sepertiga harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujui (KHI Pasal 195). Hibah juga paling banyak sepertiga harta pemberi, dilakukan oleh orang berusia minimal 21 tahun di hadapan dua saksi (Pasal 210). Hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211).
Apakah warisan kena pajak penghasilan?
Tidak. Warisan bukan objek PPh (UU PPh Pasal 4 ayat 3 huruf b), begitu pula hibah kepada keluarga sedarah garis lurus satu derajat sepanjang tidak ada hubungan usaha atau pekerjaan. Untuk tanah, ahli waris tetap perlu mengurus surat keterangan bebas PPh di DJP. Yang tetap dibayar adalah BPHTB sebagai pajak daerah.
Berapa BPHTB untuk rumah warisan?
BPHTB = tarif perda (paling tinggi 5%) × (NPOP − NPOPTKP). Untuk waris dan hibah wasiat kepada keluarga sedarah garis lurus satu derajat termasuk suami/istri, NPOPTKP paling sedikit Rp300.000.000 (UU 1/2022 Pasal 46 ayat 6). Contoh ilustratif: rumah Rp1 miliar → (Rp1 miliar − Rp300 juta) × 5% = Rp35 juta. Cek pengurangan tambahan di Bapenda.
Bagaimana harta gono-gini dibagi saat cerai?
Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama (UU 1/1974 Pasal 35). Bila cerai, pembagiannya diatur menurut hukum masing-masing (Pasal 37). Bagi Muslim, KHI Pasal 97 menyebut masing-masing berhak seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Gugatan harta bersama dapat digabung dengan gugatan cerai atau diajukan tersendiri.
Apakah perjanjian pisah harta bisa dibuat setelah menikah?
Bisa. Sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 (diucapkan 27 Oktober 2016), perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat, atau selama perkawinan, disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Banyak pasangan kawin campur memakainya agar pasangan WNI dapat memiliki tanah hak milik.
Adakah bantuan hukum gratis untuk perkara waris atau cerai?
Ada. Orang miskin berhak atas bantuan hukum cuma-cuma dari organisasi bantuan hukum terakreditasi (UU 16/2011). Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri juga memiliki Posbakum dan dapat membebaskan biaya perkara (prodeo) bagi yang tidak mampu dengan syarat tertentu. Bawa surat keterangan tidak mampu atau kartu bantuan sosial.
Cara situs ini dibuat
Pusaka Tertata adalah proyek informasi independen. Panduan disusun dengan bantuan alat penulisan AI dan diperiksa terhadap sumber resmi dan primer sebelum diterbitkan; lihat Kebijakan Editorial kami. Kami tidak berafiliasi dengan penyedia mana pun yang disebutkan di situs ini dan tidak menjual produk atau layanan.