Perkirakan BPHTB yang dibayar saat tanah atau rumah beralih karena waris, hibah wasiat, atau hibah, dari nilai kena pajak dan tarif perda.
BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) adalah pajak daerah. Perolehan karena waris dan hibah termasuk objeknya (UU 1/2022 Pasal 44). Dasar pengenaannya adalah nilai perolehan objek pajak (NPOP); untuk waris dan hibah dipakai nilai pasar, dan bila nilai itu tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, dipakai NJOP (Pasal 46 ayat 2–3). Tarifnya ditetapkan perda, paling tinggi 5% (Pasal 47).
NPOPTKP (pengurang). Umumnya paling sedikit Rp80.000.000 untuk perolehan hak pertama di daerah itu (Pasal 46 ayat 5). Untuk waris atau hibah wasiat kepada keluarga sedarah garis lurus satu derajat ke atas atau ke bawah, termasuk suami atau istri, paling sedikit Rp300.000.000 (Pasal 46 ayat 6), dan daerah boleh menetapkan lebih tinggi. Hibah biasa (bukan hibah wasiat) tidak disebut dalam ayat 6, jadi cek perlakuannya di perda.
Cara memakai. Hitung dulu NPOP − NPOPTKP, isi hasilnya, lalu isi tarif perda.
Contoh ilustratif. Rumah warisan bernilai pasar Rp1.000.000.000, NPOPTKP waris di daerah itu Rp300.000.000. Nilai kena pajak = Rp700.000.000. BPHTB = Rp700.000.000 × 5% = Rp35.000.000.
Batas. Banyak daerah memberi pengurangan tambahan untuk waris lewat perda atau keputusan kepala daerah; besarnya berbeda dan bisa berubah. Konfirmasikan ke Bapenda setempat sebelum membayar. Penjelasan lengkap ada di BPHTB waris dan hibah.
Sistem Hukum, Biaya & Aturan 2026
Batas honorarium notaris menurut UU Jabatan Notaris dan PPAT menurut PP 24/2016, akta yang dibutuhkan untuk waris, wasiat, dan hibah tanah, serta biaya lain di luar honorarium.
Sistem Hukum, Biaya & Aturan 2026
Cara menghitung BPHTB atas tanah dan rumah yang diterima karena waris, hibah wasiat, atau hibah biasa, perbedaan NPOPTKP, pengurangan dari pemda, dan kapan harus dibayar.
Sistem Hukum, Biaya & Aturan 2026
Dasar UU PPh Pasal 4 ayat 3 untuk warisan dan hibah, syarat hibah keluarga sedarah, warisan belum terbagi sebagai subjek pajak, surat keterangan bebas tanah, dan pelaporan di SPT.
