Hitung bagian masing-masing pasangan dari harta bersama saat cerai, atau bagian pasangan yang hidup sebelum harta warisan dihitung.
Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (UU 1/1974 Pasal 35 ayat 1), kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Harta bawaan serta hadiah atau warisan yang diterima masing-masing tetap milik pribadi (Pasal 35 ayat 2).
Cara memakai. Jumlahkan nilai pasar aset yang diperoleh selama perkawinan (rumah, kendaraan, tabungan, saham, usaha), lalu kurangi utang yang dibuat untuk kepentingan bersama. Isi bagian satu pihak dalam persen. Bagi pasangan Muslim, KHI Pasal 97 menyebut janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; Pasal 96 mengatur hal yang sama bila salah satu meninggal.
Rumus. Bagian pihak pertama = nilai bersih × persen ÷ 100. Bagian pihak kedua = nilai bersih − bagian pihak pertama.
Contoh ilustratif (cerai mati). Harta bersama bersih Rp1.600.000.000. Istri yang hidup lebih lama berhak 50% = Rp800.000.000 sebagai haknya sendiri, bukan warisan. Rp800.000.000 sisanya adalah bagian almarhum dan masuk harta peninggalan, ditambah harta bawaan almarhum bila ada.
Batas. Pengadilan dapat menilai lain dalam kasus tertentu, misalnya bila ada bukti kontribusi yang sangat timpang atau perjanjian perkawinan. Penilaian aset sebaiknya memakai appraisal atau NJOP terbaru. Lihat harta bersama dan harta bawaan dan pembagian harta saat perceraian.
Hitungan, Pembagian & Checklist
Aturan UU 1/1974 Pasal 35–37 dan KHI tentang harta bersama, harta bawaan, hadiah, warisan, dan utang bersama, cara membuktikan asal harta, serta contoh hitungan saat cerai dan meninggal.
Sengketa, Perceraian & Sumber Resmi
Kewajiban ayah atas biaya anak menurut UU 1/1974 dan KHI, hak asuh anak di bawah 12 tahun, nafkah iddah dan mut'ah, contoh menghitung tuntutan, ketentuan PNS, dan cara menagih bila tidak dibayar.
Sengketa, Perceraian & Sumber Resmi
Proses perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, alasan cerai menurut PP 9/1975 dan KHI, syarat pisah tempat tinggal, komponen biaya, akta cerai, dan cara menuntut harta bersama.
Sengketa, Perceraian & Sumber Resmi
Apa yang berubah sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, isi perjanjian pisah harta, cara membuat dan mencatatkannya, perlindungan kreditur, dan pentingnya bagi kawin campur dan pemilikan tanah.
